Selasa, 26 Oktober 2010

orang sunda berwibawa

Budaya Kekuasaan Sunda; Perspektif Demokrasi

Oleh RULLY INDRAWAN

MENULIS sebuah risalah dengan karakteristik ilmiah untuk judul di atas, jelas bukan pekerjaan mudah. Namun dengan berbagai pertimbangan, sekedar beropini, menulis mengenai hal tersebut tampaknya tidak ada salahnya. Sebagai elemen pendukung budaya Sunda memang seharusnya merasa terpanggil untuk concern terhadap dinamika dan problematika budaya tatali karuhun ini.

Kajian ini tidak akan menapak lekat pada budaya dalam perspektif sejarah. Selain kajian bernuansa sejarah telah disinggung dalam tulisan sebelumnya, tidak ada salahnya melihat topik ini dari perspektif kekinian. Yakni pada saat wacana demokrasi yang berkembang di masyarakat, boleh jadi baik semangat maupun implementasinya, kurang relevan dengan pengalaman hidup “urang Sunda” di masa lalu.

Ide-ide globalisasi dan demokratisasi yang berkembang saat ini, pada dasarnya tidak akan menghapus eksistensi kelompok-kelompok budaya yang ada di masyarakat dunia, malah boleh jadi akan menjadi pengikat yang kuat untuk itu. Hal itu sebagaimana prediksi John Naisbit tentang kemunculan gejala tribalisme di tengah gejolak globalisme. Sehubungan dengan itu, maka wacana mengenai topik ini sangat penting, khususnya sebagai upaya mencari benang merah serta ontorelasi antara budaya Sunda dengan fenomena global. Sehingga budaya Sunda tetap mampu memberikan kontribusi berarti bagi kehidupan, khususnya kepada masyarakat pendukung budayanya.

Sunda dan Kekuasaan

MEMBINCANGKAN kekuasaan dalam perspektif lama budaya Sunda seolah berhadapan dengan tudingan ketabuan. Kekuasaan dipersepsikan sebagai simbol keserakahan dan ambisi, yang senantiasa meniscayakan tumbuhnya konflik, apalagi bila diraih di luar tatanan yang sudah ada. Dinamika budaya selama ini belum memposisikan kekuasaan sebagai resource. Ini mengandung makna, kekuasaan belum dilihat sebagai bagian bagian penting dalam mengembangkan martabat budaya dan masyarakat Sunda di tengah semangat kebangsaan dan kesejagatan. Sementara sinyal masa depan mengasumsikan, tidak akan ada eksistensi budaya lokal tanpa resouce kekuasaan yang signifikan dari pendukung budayanya.

Realitas budaya masyarakat Sunda dalam meraih kekuasaan terdeskripsikan dalam kecendrungan masyarakat ini dalam berpolitik. Paham budaya yang mengindentikan kekuasaan sebagai sumber konflik, dan politik yang ditabukan, telah membuahkan realitas budaya berpolitik imperior pada etnis dengan populasi kedua terbesar di Indonesia ini.

Saat PNI di masa orde lama, ataupun Golkar di masa orde baru, Jawa Barat selalu menjadi penyumbang suara sangat signifikan bagi kedua kekuatan politik tersebut. Demikian pula fakta bahwa PKI yang tidak pernah berhasil menguasai Indonesia, karena selau tidak pernah menguasai masyarakat Jawa Barat yang religius. Namun hasilnya apa? Sangat tidak banyak elit-elit politik nasional yang lahir benar-benar dari kesejarahan budaya Sunda. Fenomena terisinya sebagian besar kursi di DPRD Jabar oleh kelompok mukimin (pendatang), memperkuat dugaan bahwa masyarakat Sunda “tidak pandai berpolitik” namun sebagai “pendukung politik potensial”. Jelas gambaran itu tidak menggambarkan penguasaan resource yang elegant di tengah kancah pergumulan kehidupan yang bernuansa kompetensi antar kelompok dalam masyarakat.

Hampir sulit saat ini menemukan figur nasional Sunda yang memiliki latar belakang kuat dengan perjuangan Ki-Sunda. wajar bila mereka kemudian tidak memiliki hutang sejarah dengan perkembangan budaya Sunda. Kalaupun ada, hanya elit-elit politik untuk skala lokal, yang nyaring bersuara kepentingan ‘Budaya Sunda”, namun kecil akseptabillitas pada permasalahan akar rumput. Isyu-isyu kedaerahan sering dijadikan agenda politik, namun tidak pada implementasi kebijakan. Dalam bahasa sehari-hari mahasiswa, fenomena ini disebut “Lebih berciri retorika ketimbang realita”.

Hampir sulit dipahami, bagaimana maraknya pendidikan di Jabar, lembaga tinggi sipil (PTN maupun PTS) dan militer (sesko-sesko) berwibawa di sini. Alhasil anggaran pendidikan yang bergulir di sini jelas berjumlah signifikan, namun hasilnya apa khususnya bagi Ki-Sunda? Tamatan yang melanjutkan ke pendidikan Tinggi masih di bawah 65%, tingkat pendidikan masyarakat Sunda pituin untuk pendidikan tinggi masih lebih rendah dari pada pendatang, dsb.

Sampai saat ini jumlah investasi (PMA dan PMDN) di Jabar masih paling besar dibanding daerah lain di Indonesia. Namun faktanya jumlah TKI (unskill) asal Jabar masih tetap dominan, backwash effect terhadap tabungan masyarakat Jabar juga masih tetap berjalan. Ironisnya tingkat pendapatan masyarakat, serta angka partisipasi tenaga kerja, masyarakat Sunda pituin di Jabar juga lebih buruk keadaannya dibanding masyarakat pendatang.

Ujung-ujungnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jabar berada di posisi yang tidak berwibawa, dibanding daerah lain di Indonesia. Bila patokan di atas digunakan, di mana tingkat kehidupan masyarakat Sunda pituin, lebih rendah dibanding masyarakat pendatang, maka IPM urang Sunda lebih parah lagi keadaannya.

Data-data di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai lemahnya posisi bargaining power masyarakat Sunda dalam budaya kekuasaan. Serta terjadinya paradoksal antara budaya kekuasaan Sunda dengan komitmen kebijakan pada tataran implementasi. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa budaya kekuasaan Sunda saat ini adalah pendulum kekuasaan vertikal.

Perubahan Budaya Kekuasaan: Pespektif Demokrasi

KOMITMEN reformasi serta semangat Indonesia baru, adalah momen yang tepat untuk mengkoreksi persepsi masyarakat Sunda dalam mengapresiasi budaya kekuasaan. Budaya kekuasaan yang bernuansa ramah, toleran, dan inklusif; seyogyanya segera dipertimbangkan kembali. Pandangan hidup orang Sunda terhadap kekuasaan, adalah bagian yang tidak terpsiahkan dengan pandangan hidup orang Sunda dalam mengejar lahir batin (Yus Rusyana, dkk, 1989).

Secara umum, pandangan hidup orang Sunda dalam mengejar lahir batin telah banyak bergeser dari pola lama. Hal ini banyak disebabkan oleh pengaruh dinamika kebudayaan, baik dari dalam maupun dari luar. Maka dalam konteks budaya kekuasaan, ruang perubahan paradigma politik masyarakat Sunda harus pula dibuka selebar-lebarnya.

Hampir sulit membayangkan hadirnya sebuah eksistensi tanpa keseriusan yang berarti dalam mengelola potensi politik yang dimiliki. Dalam konteks kekinian masyarakat Sunda, prasyarat untuk itu adalah mengubur stigma politik dalam wacana budaya masyarakat. Kemudian perlu dilakukan pula upaya memobilisasi partisipasi keklompok-kelompok kepentingan dalam satu irama kerja yang harmonis. Jelas membutuhkan waktu untuk proses, namun harus segara dimulai.

Secara generik, budaya Sunda memiliki karakteristik egalitarian sebelum terganggu dengan masuknya pengaruh budaya “mataraman” ke dalam struktur subkultur Priangan. Ini potensi yang besar untuk terjadinya mobilisasi horizontal, maupun menanamkan nilai-nilai demokratis. Fenomena ini di satu sisi, memberi angin segar untuk munculnya potensi partisipasi, namun di sisi lain akan menggugat performance dan pola kekuasaan yang ada saat ini.

Dalam perspektif demokrasi, kekuasaan harus menjadi anak kandung dari partisipasi sosial, sekaligus harus menapakkan diri pada kecendrungan masyarakatnya. Dengan demikian, kekuasaan harus dilahirkan dan melahirkan, dinamika budaya masyarakatnya. Dalam arti yang lain budaya kekuasaan Sunda dalam perspektif demokrasi, harus menjadi pendulum vertikal sekaligus horizontal.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar